Gerbong.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dari Fraksi Gerindra, bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat, Elsa Putra Friandi, baru-baru ini meninjau langsung progres krusial pembangunan dan penanganan infrastruktur jalan di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kunjungan ini berfokus pada area yang sebelumnya luluh lantak diterjang bencana banjir bandang dan galodo, memastikan bahwa upaya pemulihan infrastruktur vital tersebut tetap berjalan sesuai rencana tanpa hambatan.
Inspeksi lapangan yang berlangsung pada Minggu, 10 Mei 2026, ini menjadi momentum penting untuk melihat langsung dampak dan kemajuan proyek. Kehadiran Andre Rosiade bersama jajaran BPJN Sumbar turut disambut oleh berbagai pemangku kepentingan lokal, termasuk Anggota DPRD Agam Novi Irwan, Camat Malalak Ulya Satar, para wali nagari, niniak mamak, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Interaksi langsung ini menegaskan komitmen pemerintah dalam merespons kebutuhan mendesak komunitas terdampak.
Kecamatan Malalak, yang terletak di perbukitan Agam, dikenal sebagai salah satu wilayah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama longsor dan banjir bandang. Musibah galodo sebelumnya telah menyebabkan kerusakan parah pada akses jalan utama, memutus konektivitas dan mengganggu aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pemulihan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama bagi keberlangsungan hidup warga.
Di tengah reruntuhan yang masih terlihat, Andre Rosiade dengan tegas menyampaikan pesan optimisme dan kepastian dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sepenuhnya berkomitmen untuk menuntaskan penanganan jalan Malalak secara bertahap. Penegasan ini sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat terkait potensi berkurangnya alokasi anggaran pembangunan di wilayah bencana tersebut.
Andre menjelaskan bahwa meskipun jalan yang terdampak merupakan kewenangan pemerintah provinsi, keterbatasan fiskal daerah seringkali menjadi kendala dalam menghadapi skala bencana yang masif. Dalam situasi seperti ini, intervensi dan bantuan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sangat vital. Hal ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi tantangan pascabencana.
Untuk penanganan komprehensif jalan Malalak, pemerintah pusat telah mengalokasikan total anggaran yang substansial, mencapai sekitar Rp670 miliar. Jumlah ini mencerminkan keseriusan dan prioritas tinggi yang diberikan kepada pemulihan infrastruktur di Malalak. Andre menegaskan bahwa dana ini tidak akan berkurang, melainkan akan disalurkan sesuai tahapan pengerjaan yang telah direncanakan.
Pengerjaan proyek dibagi dalam beberapa fase strategis, dimulai dari penanganan darurat untuk memulihkan aksesibilitas dasar, hingga pembangunan permanen yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan jalan terhadap potensi bencana di masa depan. Pendekatan bertahap ini memastikan bahwa setiap langkah konstruksi dilakukan dengan cermat dan sesuai standar teknis, sekaligus merespons kebutuhan mendesak masyarakat.
"Insyaallah, tahap pertama pengerjaan akan rampung pada bulan Agustus mendatang," ujar Andre Rosiade, memberikan estimasi waktu yang jelas kepada masyarakat. Setelah itu, proyek akan memasuki tahap kedua yang meliputi proses tender untuk pekerjaan lanjutan, termasuk pembangunan jembatan krusial di kilometer 82. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir, karena seluruh proses pembangunan akan terus berjalan sesuai jadwal.
Andre juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam setiap upaya pembangunan di Sumatera Barat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan pemulihan pascabencana tidak dapat diemban sendiri oleh satu pihak saja. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan lokal adalah kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh.
Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, turut memberikan penjelasan teknis mengenai penanganan proyek. Ia menguraikan bahwa penanganan awal jalan Malalak dilakukan melalui mekanisme tanggap darurat, sesuai dengan instruksi langsung dari Menteri Pekerjaan Umum. Mekanisme ini memungkinkan respons cepat dalam situasi krisis untuk segera memulihkan aksesibilitas dasar.
Elsa menambahkan, mengingat status keadaan darurat dari pemerintah provinsi berlaku hingga September 2026, pekerjaan proyek dibagi menjadi beberapa tahapan. Pembagian ini dilakukan agar setiap tahapan tetap mematuhi aturan pengadaan yang berlaku, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, tidak ada anggaran yang hilang, melainkan proses pelaksanaannya yang disesuaikan dengan regulasi darurat.
Pekerjaan yang dapat diselesaikan sebelum batas waktu September tersebut saat ini tengah berjalan melalui kontrak yang ditangani oleh PT HKI. Sementara itu, pekerjaan lanjutan yang lebih permanen akan ditenderkan kembali. Elsa memastikan bahwa titik-titik jalan yang sebelumnya terputus kini sudah kembali tersambung, meskipun penggunaannya masih terbatas demi keselamatan masyarakat dan untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan.
Untuk mengantisipasi cuaca buruk dan potensi longsor susulan, BPJN Sumbar tetap menyiagakan alat berat di lokasi proyek. Langkah proaktif ini merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko dan menjaga keamanan jalur. Selain itu, jalan yang sudah dibuka akan terus dirapikan dan diberi sirtu (pasir dan batu) secara berkala agar tidak terlalu licin saat hujan, meningkatkan keamanan bagi pengguna jalan.
Namun demikian, Elsa mengimbau agar jalur Malalak saat ini masih diprioritaskan bagi warga setempat yang memang memiliki keperluan mendesak. Untuk kendaraan dari luar daerah, sangat disarankan untuk menggunakan jalur alternatif karena kondisi jalan belum sepenuhnya aman dan stabil. Kewaspadaan tetap menjadi kunci, terutama saat hujan deras, mengingat risiko longsor masih mengintai.
Menanggapi kunjungan dan komitmen tersebut, Erdinal, seorang tokoh masyarakat Malalak sekaligus Anggota DPRD Agam, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian Andre Rosiade. Selain penanganan jalan, Erdinal juga menyoroti bantuan Andre dalam pembangunan BTS di daerah blank spot. "Kami sangat berharap anggaran yang telah dialokasikan untuk Malalak dapat terus dilanjutkan, dan pembangunan jalan segera tuntas, mengingat kondisi wilayah kami yang sangat rawan," ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Agam, M. Iqbal, turut mengucapkan terima kasih atas perhatian berkelanjutan dari Andre Rosiade terhadap Kabupaten Agam, khususnya dalam upaya penanganan pascabencana di Kecamatan Malalak. "Pak Andre telah banyak membantu Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Agam, mulai dari infrastruktur, bantuan pascabencana, hingga pembangunan BTS di daerah blank spot seperti Malalak ini," kata M. Iqbal. Ia berharap dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat ini dapat terus berlanjut, mengingat Agam masih memerlukan banyak uluran tangan untuk pemulihan dan pembangunan berkelanjutan.
Kunjungan Andre Rosiade dan jajaran BPJN Sumbar ke Malalak ini menjadi simbol kuat dari komitmen pemerintah pusat untuk tidak meninggalkan masyarakat terdampak bencana. Dengan alokasi anggaran yang jelas, rencana kerja yang terstruktur, dan semangat kolaborasi yang kuat, diharapkan Malalak dapat segera bangkit dengan infrastruktur yang lebih tangguh dan aman, memastikan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warganya.
Sumber: news.detik.com
